SERTIFIKASI ANGKATAN IX BERAKHIR.

Medan, 18 Juli 2009.
Pembekalan dan Pengujian untuk Sertifikasi Angkatan ke-9 HPJI Sumut berakhir Sabtu 18 Juli 2009 setelah berlangsung sejak 13 Juli 2009 di Hotel Inna Dharma Deli Jln.Balai Kota Medan.

Turut hadir dan memberikan sambutan pada Acara Penutupan adalah Ir Soehartono mewakili DPP HPJI Pusat, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional I Medan diwakili oleh Ir Sofyan Lubis, MSi dan Ir Robermant Sirait dan Ir Taviv Kurniawan mewakili LPJKD Provsu. Dalam sambutannya Roberman yang juga adalah Sekum LPJKD Provsu menyatakan penghargaanya kepada HPJI Sumut yang selalu konsisten menjalankan pelatihan pelatihan yang di HPJI dinyatakan sebagai Pembekalan dan Pengujian dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi bagi anggotanya, menurutnya hal ini seharusnya wajib dilakukan oleh semua asosiasi profesi sebelum menerbitkan SKA bagi anggotanya. Selanjutnya Ir Umar Zunaidi Hasibuan selaku Kepala Dinas Bina Marga Provsu dan juga adalah Ketua DPD HPJI Sumut mengharapkan agar para peserta yang lulus tidak merasa puas diri tetapi terus melakukan peningkatan kemampuan keahlian dan bagi yang kalah anggaplah sebagai kemenangan yang tertunda.
Sebelumnya Ir Selamat Rasidi Simanjuntak selaku ketua Unit Pelaksana Pembekalan BSAD HPJI Sumut telah menyampaikan adanya Peserta yang tidak lulus, yaitu 1 orang Pelaksana dan 2 orang Pengawas. Lazimnya di HPJI, yang diumumkan hanya nama nama Peserta Terbaik saja sedangkan hasil kelulusan Peserta lainnya disampaikan terpisah dalam amplop tertutup. Peserta Terbaik Angkatan IX adalah untuk bidang Pengawasan/Konsultan; 1) Jefri Bangun ST, 2) Torang Sotardodo Sinaga ST dan 3) Sabuddin Rahmatullah ST sedangkan bidang Pelaksana/ Kontraktor; 1).Hernando Natal Ginting, ST, 2).Sigit Isnianto, ST dan 3).Hokkop Situngkir,ST. Peserta Terbaik mendapatkan hadiah Buku 1 unit Kerja HPJI dan pembebasan 1-3 tahun Iuran Anggota. Untuk Peserta yang tidak lulus masih diberi kesempatan mengikuti ulang Pembekalan/Pengujian berikutnya, khususnya terhadap modul modulnya yang nilainya rendah tanpa dipungut biaya Pembekalan/Pengujian. (Foto lainnya, klik di blog BSAD Foto atau dapat diakses di facebook hpji sumut). (b3)

BENARKAH TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA MASIH KURANG PERCAYA DIRI

sumber: http://www.bpksdm.pu.go.id

Medan, 13/07/09 (BPKSDM) – Hingga detik ini, patut diakui bahwa tenaga ahli bidang konstruksi di Indonesia masih belum akurat dan percaya diri bahkan terhadap kemampuan dirinya sendiri. Jika permasalahan tersebut dibiarkan berlarut-larut dikuatirkan kualitas pekerjaan konstruksi yang dilakukan anak bangsa rendah dan lebih jauh lagi kalah bersaing dengan tenaga ahli konstruksi dari luar negeri. Demikian disampaikan Kepala Dinas Bina Marga Sumatera Utara Umar Zunaidi Hasibuan yang mewakili Kepala BPKSDM saat membuka Fasilitasi Pembekalan untuk sertifikasi Ahli Pengawas/Pelaksana Jalan dan Jembatan Senin (13/07) di Medan.

Tentunya keterbatasan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja apalagi tidak lama lagi tenaga kerja Indonesia akan berhadapan dan bersaing langsung dengan tenaga kerja luar negeri bahkan di negeri sendiri. “Selain itu Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) mensyaratkan ketersediaan tenaga ahli yang handal, dan ke depan akan makin diperketat peraturan ini”, tegas Umar Hasibuan. Karena itu, pihaknya dan mewakili peserta pelatihan sangat menghargai fasilitasi pelatihan oleh Departemen PU ini.
Sedangkan wakil ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumatera Utara Zulkarnain A. Muis pada kesempatan tersebut mengatakan, selain kesiapan tenaga ahli konstruksi, saat ini ‘pekerjaan rumah’ besar yang harus juga diperhatikan pemerintah adalah ketersediaan proyek pekerjaan. “Masih belum cukup jika tenaga ahli dilatih tapi proyeknya sendiri sedikit”, ungkap Zulkarnain Muis.
Pelatihan dan sertifikasi ini merupakan yang kedua dilaksanakan dan difasilitasi oleh BPKSDM Dep. PU bekerjasama dengan HPJI. Peserta yang mengikuti berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam, terdiri dari lima orang ahli pelaksana jalan dan jembatan, serta 37 orang ahli pengawas jalan dan jembatan. Direncanakan pelatihan akan dilakukan selama delapan hari yang diakhiri dengan ujian sertifikasi. Diharapkan dengan ada usaha ini, tenaga ahli konstruksi terutama bidang jalan dan jembatan Indonesia akan makin percaya diri bersaing di kancah pembangunan infrastruktur dalam dan luar negeri. (tw/nn)

Bina Marga Sumut Terima Sertifikat Manajemen Mutu

Medan,30 Mei 2009 Hr.Analisa

Dinas Bina Marga Sumut menerima sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dari PT TUV Nord Jerman. Anugrah tersebut diberikan karena institusi di Pemprov Sumut itu dinilai sudah semakin kompetitif dalam pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi, khususnya di bidang jalan dan jembatan.

Anugrah itu diberikan langsung Ms Coroline Dupont kepada Gubernur Sumut H Syamsul Arifin di Gubernuran Medan, Jumat (29/5), untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala UPT Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu (BPPM) Dinas Bina Marga Sumut Selamat Rasidi Simanjuntak.

“Sertifikat ISO yang kita berikan ini menjadi moment yang baik bagi Pemprov Sumut untuk menarik investor ke daerahnya. Karena, sertifikat tersebut menjadi salah satu parameter, bahwa pelayanan publik di daerah ini sudah semakin ditingkatkan kualitas dan mutunya,” kata Ms Dupont melalui penerjemah. Usai acara, Gubsu berharap pemberian sertifikat itu menjadi motivasi dalam upaya meningkatkan secara gradual kualitas hasil pekerjaan jalan dan jembatan di Sumut.

“Pemberian ISO 9001 : 2000 ini diharapkan lebih meningkatkan lagi pengujian material tanah, dan batuan (agregat) sebagai bahan pembuat hot mix (campuran aspal panas) maupun beton sebagai bahan pembuat jembatan di Sumut ke depannya,” tegas Gubsu.

Pada kesempatan itu, Gubsu juga beharap, setelah ISO sistem manajemen mutu yang ke empat yang diterima SKPD di jajaran Pemprov Sumut ini, maka proses kerja yang sudah lebih baik selama ini bisa dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan lagi melalui perbaikan prosedur, atau pun melalui audit internal, termasuk kaji ulang manajemen.

Motivasi

“ISO sistem manajemen mutu ini kiranya dapat menjadi motivasi SKPD lainnya untuk meraihnya. Karena, semakin banyak SKPD yang mendapatkan, maka bukti bahwa pelayanan publik sudah semakin baik, benar adanya,” tukas H Syamsul.

Kepala Dinas Bina Marga Sumut Umar Zunaidi Hasibuan menambahkan, anugrah ini menjadi bukti bahwa semboyan UPT BPPM Sumut “Menjadikan Kualitas Lebih Terukur” tidak hanya slogan semata. Karena dengan anugrah tersebut, maka prosedur pemeriksaan kualitas material tanah, agregat, aspal, dan semen baik sebelum diolah maupun setelah dicampur/dikerjakan menjadi hot mix dan beton akan dilakukan lebih baik dari sebelumnya.

“ISO sistem manajemen mutu ini juga semakin memotivasi kita ke depan untuk mewujudkan jaringan jalan nasional provinsi yang mantap di Sumatera Utara pada 2012. Karena dari Rp720 miliar dana yang ada pada kita saat ini, itu hanya cukup untuk melakukan perawatan saja, tanpa bisa melakukan peningkatan kualitas jalan,” terangnya.

Sementara itu, Selamat Rasidi Simanjuntak yang menerima ISO berjanji akan semakin menyelaraskan derap langkah pembangunan jalan dan jembatan dengan sejumlah kontraktor yang telah lebih dulu memperoleh sertifikat ISO, khususnya dalam mewujudkan visi misi Gubsu.(ir)

Medan Ambil Alih Perbaikan Jalan

KRISTIANTO PURNOMO
Ilustrari jalan rusak

Minggu, 24 Mei 2009 21:07 WIB

MEDAN, KOMPAS.com- Wali Kota Medan ingin mengambil alih seluruh perbaikan jalan di wilayah ini. Perbaikan jalan mendesak dilakukan karena desakan kebutuhan pengembangan kota. Perbaikan ini sebagian besar akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Medan 2009.
"Dana perbaikan yang tersedia minim. Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak mempunyai dana cukup untuk memperbaiki jalan di Medan. Sementara kami tidak bisa membiarkan terus jalan di kota ini rusak," kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan, Gindo Maraganti Hasibuan, Minggu (24/5)
Gindo mengatakan, saat ini Dinas Bina Marga Medan sedang menginventarisir seluruh kondisi jalan. Walau tidak besar, Gindo ingin keterlibatan Pemerintah Provinsi Sumut dan pemerintah pusat ikut memperbaiki kondisi jalan di Medan. "Ini kebutuhan Medan sebagai kota metropolis, jika jalannya masih jelek, tidak mungkin dipertahankan," katanya.
Dari pendataan sementara, di Medan terdapat 153 titik kerusakan jalan yang terbentang sepanjang 1.165 kilometer. Kerusakan ini belum termasuk yang terjadi jalan nasional maupun jalan provinsi di Kota Medan. Seluruh jalan yang dikelola Kota Medan sepanjang 2.900 kilometer (km). Adapun jalan berstatus nasional di Medan sepanjang 90 km dan jalan provinsi sepanjang 70 km.
Bukan prioritas
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jalan I (wilayah Sumatera) Winarno merespon baik rencana Pemkot Medan. Menurut dia, tidak semua daerah mempunyai rencana seperti itu. Balai Besar akan mendukung rencana ini, namun tidak dengan mengucurkan seluruh dana operasional. Dari seluruh dana yang mengucur ke Balai Besar I Rp 700 miliar, sebagian besar difokuskan utuk perbaikan jalan lintas timur Sumatera.
"Prioritas kami masih ingin menyambungkan jalan antardaerah. Belum ada angaran khusus untuk kota Medan," katanya. Meski begitu, saat ini Balai Besar Jalan sedang membangun jalan yang menghubungkan antara Bandara Kuala Namu (Deli Serdang) dengan Kota Medan.
Jalan nasional di Sumut terbentang di jalan lintas timur, jalan lintas tengah, jalan lintas barat, dan jalan lintas diagonal. Seluruh jalan ini sepanjang 2.098 km, 304 km di antaranya dalam kondisi rusak (data Badan Pusat Statistik Sumut, 2008). "Dana yang tersedia ini, tuturnya, jauh dari kebutuhan yang sebenarnya. Karena itu kami ingin memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin," katanya.NDY

Diskusi HPJI SUMUT dengan Dinas Bina Marga Kota MEDAN

PENINGKATAN KUALITAS JALAN DI KOTA MEDAN DIHARAPKAN DAPAT MENCERMINKAN KOTA METROPOLITAN

By : MT (19 Mei 2009)
Dalam upaya pembangunan jalan di kota Medan menuju sebagai kota metropolitan diharapkan pada saat implementasi pembangunan jalan harus menganut kriteria utama yakni good design, good material, good construction. Kita berharap dengan demikian apa yang menjadi keluhan masyarakat tentang mutu jalan kita tidak akan terjadi, demikian paparan Ir.Burhan Batubara, Sekretaris HPJI Sumut dalam diskusi HPJI Sumut dengan Kadis Bina Marga Kota Medan Dr,Ir,Gindo Hasibuan dan unsur staf yang diadakan pada Selasa, 19 Mei 2009 di kantor PU Bina Marga Kota Medan, Jl.Pinang Baris Medan. Pertemuan dan diskusi seperti ini juga akan dilakukukan dengan stakeholder transportasi darat lainnya dalam upaya HPJI Sumut ikut berpartisipasi meningkatkan efektifitas infrastruktur bidang jalan di Sumut.

Ir.Zulkarnain Muis MEng,Msc (Wakil Ketua-I HPJI Sumut) juga merasa gelisah dengan semakin buruknya kondisi jalan di kota Medan dan menganjurkan agar pengelolaan jalan lebih professional dan inovatif, seharusnya pengelolaan jalan sudah memiliki system manajemen jalan terpadu, sehingga secara cepat semua kondisi jalan dapat terpantau dan segera mendapatkan penanganan yang cepat; bukankah jalan rusak jika terlambat ditangani juga akan otomatis memerlukan biaya yang semakin besar, sehingga biaya penanganan jalan tidak akan pernah cukup.
Pengelolaan jalan kota perlu inovasi baru, misalnya recycling ataupun rigit pavement; dibeberapa ruas jalan terlihat elevasi permukaan aspal semakin tinggi dan hampir rata dengan kerb trotoar maupun median, seperti halnya di jln.Juanda, barrier beton ditengah jalan yang ada sudah semakin rendah terbenam aspal dan tidak efektif lagi membatasi penyeberang jalan; barrier beton sudah bisa dilangkahi. Menurut Burhan-yang pernah bertugas di MUTP (Medan Urban Transportation Project) bahwa Jln.Juanda merupakan salah satu produk MUTP thn ‘90an, pembuatan barrier beton (tipe Yorkshire) itu adalah sebagai upaya pengendalian kelancaran jl.Juanda sebagai inner ringroad kota. Dinas BM Kota disamping perlunya meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi jalan juga diharapkan berperan aktif mengamankan efektifitas fungsi jalan sesuai hirarkinya sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.38/2004 dan PP No.34/2006 tentang Jalan.

Kemudian tentang spesifikasi teknis dan hubungannya dengan harga satuan maka sebaiknya menggunakan analisa harga satuan versi Dirjen BM, demikian Ir.Naek P. Hutagalung (Dewan Penasehat HPJI Sumut). Dingatkan mengingatkan pentingnya kualitas pekerjaan jalan dengan penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten, ditambahkan lagi bahwa sebagaimana lazimnya bahwa tidak ada pembayaran terpisah untuk pengujian mutu artinya biaya pengujian sudah termasuk didalam harga satuan produk yang akan dibayar atau lebih tegas lagi “produk jalan yang tidak lolos pengujian laboratorium tidak akan pernah dibayar” dan data uji laboratorium tersebut sebagai bukti produk yang dibayar, jadi yang dapat dibayar adalah sesuai kuantitas dan kuantitas (mutu).

Ir.Relus Siagian, selaku Dewan Penasehat DPD HPJI Sumut mengungkapkan secara panjang lebar tentang perencanaan tebal perkerasan dan hubungannya dengan kenapa umumnya mutu konstruksi jalan dulu lebih baik terutama yang berbentuan asing yang umumnya lebih baik, serta hal hal praktis yang ditemuinya dalam pengalamannya sebagai mantan pimpiman proyek berbantuan luar negeri.
Kadis Bina Marga Kota Medan Dr.Ir.Gindo Hasibuan beserta staf dari unsur Kasubdis dan staf menyambut baik kegiatan HPJI Sumut ini dalam rangka saling bertukar pikiran dalam upaya meningkatkan kualitas konstruksi jalan di kota Medan. Diharapkan bahwa pertemuan ini tidak hanya sekali, sebab kami merasakan nilai tambah yang disampaikan oleh organisasi profesi dalam upaya transfer of knowledge, terutama dalam hal pembanguna jalan perkotaan, imbuh beliau dalam kata penutup diskusi.
Turut hadir dari DPD HPJI Sumut Wakil Ketua-III: (Bidang Infokom & Pendanaan) Ir. Murlan Tamba, MM.

DISKUSI HPJI SUMUT DENGAN KADIS TRTB KOTA MEDAN

Jum'at, 1 Mei 2009
By MT
Untuk masa mendatang diharapkan ada upaya Pemerintah Kota Medan untuk memperbaiki penggunaan ruang terutama yang berkaitan erat dengan jalan-jalan strategis terutama untuk kegiatan sepanjang sisi jalan yang harus disesuaikan dengan fungsi jalan itu sendiri. Apa yang terjadi di kota Medan misalnya untuk jalan arteri primer, jln.Gagak Hitam misalnya, adanya kekuatiran bahwa fungsi jalan lingkar luar/arteri primer tersebut semakin berubah/menurun. Demikian antara lain pokok pikiran yang mengemuka di acara diskusi Jum'at sore HPJI Sumut dengan Ir.Qamarul Fattah,MSi (Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan) tanggal 1/05/2009 di Sekretariat DPD HPJI Sumut Jl.Busi No.7-K Kp.Baru Medan dengan materi pokok sosialisasi UU No.38/2004tentang Jalan.

Kegiatan ini merupakan diskusi regular yang digagas HPJI Sumut, diskusi serupa juga akan diupayakan dengan stakeholder lainnya; Dinas Bina Marga Kota Medan, Dinas Perhubungan, Dirlantas, dan instansi yang terkait dengan fungsi utama jalan khususnya dikota Medan dan di Sumatera Utara umumnya demikian Ir.Burhan Batubara, Sekretaris DPD HPJI Sumut dalam kata pengantar diskusi.

Dalam realitasnya bahwa kemajuan pembangunan kota Medan yang diakui oleh Burhan cukup pesat namun tentu mengalami berbagai permasalahan antara lain bahwa beberapa ruas jalan lingkar luar yang seharusnya berfungsi sebagai jalan arteri primer dengan pengendalian jalan masuk, yang terjadi dilapangan malah sebaliknya, harus ada pembatasan dimana tidak setiap bangunan harus mendapat jalan akses. Kondisi ini seyogianya sudah masuk katagori 'tanggap darurat', sudah sangat mendesak perlu pelurusan, penataan dan tentu peningkatan pengawasan fungsi jalan. Dicontohkan bahwa semakin menjamurnya bangunan yang menyerobot prasarana pejalan kaki/trotoar, padahal pejalan kaki juga merupakan bagian dari lalulintas- terutama diperkotaan.
Disamping buruknya kondisi mutu konstruksi, ternyata kualitas jaringan jalan-nyapun masih belum tertata, disadari atau tidak sampai saat ini kota Medan 'menuju Metropolita' ternyata belum ada satupun ruas jalan yang optimal ber-spesifikasi 'jalan raya' sesuai UUJ 38/2004. Belum ditemukan ruas jalan arteri kota Medan yang memiliki lajur lambat dan cepat yang terpisah sehingga dapat mengakomodir lalulintas lokal/kota dan jarak jauh sebagaimana seyogianya diperankan oleh jalan outer-ringroad/lingkar luar.Jln.Gagak Hitam, Jln.AH Nasution dan pada gilirannya mendapat dukungan dari penggunaan Tataruang yang konsisten. Seperti diketahui bahwa jaringan jalan kota Medan sepertinya sudah semakin tertinggal dari kota Pekanbaru dan Batam.
Beberapa hal lain yang disoroti dalam diskusi ini, al; semakin gencarnya penyerobotan Ruang Milik Jalan (RUMIJA), akses masuk/keluar gedung memblok trotoar dan langsung landai kelajur lalulintas, kondisi terakhir ini seakan 'sudah melecehkan' dengan mengalirkan air ke badan jalan, dan lain-lain.

Sementara itu Kadis Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Ir Qamarul Fatah MSi mengakui bahwa sedang membenahi berbagai permasalahan yang ada tidak saja dalam proses penerbitan IMB, namun adalah dalam hal pengawasan fungsi dan penggunaan ruang. Kita menyambut baik upaya HPJI Sumut dalam sosialisasi peraturan yang ada dalam upaya pembangunan di kota Medan. Memang kita sekarang sedang menunggu proses finalisasi RUTR Kota Medan yang sedang dalam proses di Dirjen Penataan Ruang. Kemudian diakui oleh Kadis TRTB Medan yang baru 2 bulan bertugas tersebut bahwa berbagai permasalahan di Dinasnya sedang dalam proses upaya peningkatan kinerja.

Lebih lanjut Burhan Batubara memaparkan UU No.38/2004 dan PP No.34/2006 tentang Jalan. Beberapa hal disampaikan diataranya adanya perubahan paradigma dari UU Jalan yang lama, al.perubahan pengertian penyelanggaraan jalan, wewenang penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan dan pengusahaan jalan tol yang sudah tidak lagi monopoli, pengadaan tanah dan adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggara an jalan dan adanya hak masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan. Terminologi 'pembinaan jalan' diperluas dan diubah menjadi 'penyelenggaraan jalan' yang sudah mencakup semua aspek penanganan jaringan jalan yakni pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
Hal baru lainnya didalam UU Jalan adalah semakin kerasnya ketentuan Pidana, sebagai contohnya; bagi setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan didalam Ruang Milik Jalan dapat dipidana penjara s/d 18 bulan atau denda Rp 1,5 milyar padahal UU Jalan lama untuk hal yang sama hanya mempidanakan sebesar Rp 1,5 juta.

Dari diskusi ini tersirat bahwa dalam waktu dekat perlu untuk dilanjutkan dalam penyelenggaraan pembahasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, fungsi dan pemanfaatan jaringan jalan, mungkin dalam bentuk seminar atau workshop yang melibatkan seluruh stakeholder. Turut memeberikan masukan dalam diskusi; Ir.Muthia Fadhila M.Eng.Sc, Ir.Murlan Tamba, MM, Makmun Sukarma, ST, Drs Edi Usman, Anthony Siahaan,SE ATD,MsTr. Juga hadir sebagai undangan adalah Ir.Tavip Kurniawan, IAI (Ikatan Arsitek Indonesia)

PEMBANGUNAN JALAN DIARAHKAN DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI

sumber: Berita PU
Senin, 4 Mei 2009 14:00

Strategi pembangunan jalan Departemen Pekerjaan Umum (PU), ke depan akan diarahkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun daerah yang dilewatinya.

Dalam acara Media Gathering yang diselenggarakan Pusat Komunikasi Publik Departemen PU di Bandung, Jawa Barat pada akhir pekan lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hermanto Dardak menuturkan, strategi pembangunan akan berbeda antara daerah yang sudah berkembang dan sedang berkembang.

”Untuk daerah yang sudah berkembang, pembangunan jalan di arahkan ke jalan lingkar, flyover/underpass, serta bypass (akses) Pelabuhan Laut dan Bandara, serta jalan tol,” ucap Hermanto Dardak.

Sementara untuk daerah yang belum berkembang, arahnya pada pembangunan jalan akses ke pelabuhan laut, bandar udara, kawasan industri, serta kawasan wisata.

Menurut Dirjen Bina Marga, kehadiran jalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sangat penting karena 90,3 persen angkutan barang menggunakan moda transportasi darat, sementara lainnya menggunakan udara, laut, dan kereta api.

Sesuai sasaran Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014, kondisi jalan nasional sudah harus terhubung, menerus, lancar, selamat, serta ramah lingkungan.

Hermanto menargetkan 2009 dari total panjang jalan nasional 34.000 kilometer lebih, tidak ada lagi jalan yang rusak berat serta memperkecil jalan yang rusak ringan menjadi 12 persen, dari semula 13 persen, sementara kondisi jalan sedang ditingkatkan dari 33 persen menjadi 34 persen, dan jalan baik dari 50 persen menjadi 52 persen.

Strategi ke depan masih mengutamakan mempertahankan kinerja jalan agar jangan sampai terjadi penurunan kualitas, pelebaran dan perkuatan struktur, penanganan segmen yang selama ini rawan kecelakaan, serta kelembagaan, terakhir pengembangan jalan tol.

Mengenai upaya mempertahankan kinerja jalan ada tiga langkah yang akan dilakukan yakni mengaktifkan kembali mandor/ pengamat jalan yang akan dimasukan dalam kontrak konstruksi, membentuk kelompok swakelola dalam menghadapi musim hujan, serta ada pola baru dalam tender dengan memasukan periode garansi dan kontrak berbasis kinerja.
Untuk kegiatan pemeliharaan jalan guna mempertahankan kualitas, Ditjen Bina Marga tahun ini menganggarkan Rp8 triliun lebih, sementara untuk pembangunan jalan baru Rp 4 triliun lebih, jembatan lebih dari Rp 1,5 triliun termasuk Jembatan Suramadu. Khusus jalan tol, Ditjen Bina Marga mengalokasikan dana talangan pembebasan tanah Rp 321 miliar dan dana resiko Rp2 triliun. (rnd)
Pusat Komunikasi Publik

Anggaran Tahun 2009 Terbatas
Perbaikan Jalan Terpaksa Dipilih dan Prioritas


Infrastruktur 03-04-2009
*mulyadi hutahaean

MedanBisnis – Medan
Dinas Bina Marga Propinsi Sumatera Utara (Propsu), dulu dikenal Dinas Jalan dan Jembatan Propsu, terpaksa harus memperbaiki jalan dengan cara memilih serta menetapkan skala prioritas. Pasalnya, anggaran untuk perbaikan jalan propinsi untuk tahun 2009 dari APBD Sumatera Utara hanya Rp 396 miliar, sementara jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 388,04 kilometer.
“Anggaran perbaikan jalan propinsi untuk tahun 2009 hanya Rp 396 miliar dana tersebut termasuk untuk melanjutkan proyek multi year sebelumnya sebesar Rp 115 miliar. Jadi anggaran untuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan propinsi di Sumut hanya Rp 281 miliar dan sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2009 yakni sebesar Rp 429,4 miliar,” kata Kepala Dinas Bina Marga Propsu, Umar Zunaedi Hasibuan kepada wartawan, Kamis (2/4) di Medan.
Menurutnya, keterbatasan dana untuk perbaikan ruas jalan dan jembatan tersebut bukan hanya di Sumut, tapi dana perbaikan jalan nasional juga mengalami penurunan. Dijelaskan, tahun 2008 secara nasional dana perbaikan jalan sebesar Rp 18,5 triliun sedangkan tahun 2009 hanya Rp 17,1 triliun. Penurunan anggaran untuk perbaikan jalan nasional tersebut untuk memenuhi anggaran pendidikan sebesar Rp 224 triliun.
Alumni Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara ini menilai, dengan dana minim dan beban besar tersebut maka pelaksanaan pengerjaan melalui skala prioritas yang tajam. Dari 388,04 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat, 355,61 dalam kondisi rusak, 1.183,18 kondisi sedang akan diperbaiki dengan cara memilih yakni yang tadinya untuk peningkatan terpaksa dilakukan pemeliharaan rutin karena keterbatasan anggaran.
Kontraktor Profesional
Umar yang baru dipercaya memimpin Dinas Bina Marga Propsu ini akan berupaya meningkatkan kualitas perbaikan jalan dengan memperketat proses pelelangan. Disebutkannya, proyek perbaikan jalan itu harus dikerjakan badan usaha (kontraktor) yang profesional, sehingga aturan yang ditetapkan akan diperketat.Lebih lanjut dikemukakannya, kontraktor yang akan mengerjakan proyek perbaikan jalan itu memiliki aspalt mixing plant (AMP) yang telah disertifikasi, pekerjanya memiliki sertifikat keahlian dan pengawas yang diturunkan ke lapangan telah lulus pendidikan dan pelatihan, sesuai ketentuan Bina Marga.Ditegaskannya, penawaran terendah tidak menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan. Sebab pengalaman sebelumnya, ada kontraktor yang menawar rendah, tapi proyek tersebut tidak diselesaikan. ”Itu terjadi karena nafsu kuat, tapi tidak mengukur kekuatan dan ada anggapan yang penting dapat kerjaan demi menggaji pekerja perusahaan tersebut,” jelasnya.
Tindak Tegas
Proyek yang akan ditenderkan lebih kurang 80 paket di Bina Marga Propsu tahun 2009 akan dijalankan sesuai aturan dan akan dijatuhkan sanksi bila tidak mematuhi aturan tersebut.
Dijelaskan, bila ada kontraktor yang tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak, maka perusahaan tersebut akan diblacklist dan jaminan pelaksanaannya akan dicairkan untuk negara. ”Sebenarnya denda itu bukan solusi, tapi yang dibutuhkan masyarakat itu jalan yang bagus,” katanya.
Dia mengakui rendahnya kualitas pembangunan jalan di Sumut karena dipengaruhi dua unsur yakni kesengajaan dan ketidakmengertian kontraktor. Kesengajaan itu terjadi yakni mengurangi kualitas (mencuri). Terkait pengurangan kualitas tidak akan ditolerir dan akan diberikan sanksi tegas. ”Kesengajaan itu misalnya menipu kualitas aspal, material dan mengaspal saat hujan,” tuturnya sembari menambahkan unsur ketidakmengertian itu yakni spesifikasi sumber material, kelayakan bahan material dan tidak mengetahui tata cara penghamparan hotmix.

DPD HPJI Sumut 2008-2012

DANA STIMULUS SERAP TENAGA KERJA DAN TINGKATKAN PELAYANAN JALAN NASIONAL

Dana stimulus sebesar Rp1,7 triliun untuk jalan nasional yang akan diterima Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen PU diperkirakan akan menyerap 54 ribu tenaga kerja baik yang langsung terkait dengan proyek maupun tenaga kerja tidak langsung. ”Anggaran APBN 2009 yang diterima Bina Marga sebesar Rp17 triliun ditambah dengan dana stimulus akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 600 ribu orang baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung”jelas Dirjen Bina Marga Hermanto Dardak di Jakarta (25/3).

Dari Rp17 triliun anggaran Bina Marga tahun ini, sebanyak 75% paket pekerjaannya telah ditandatangani kontraknya sehingga pekerjaan konstruksi sudah dapat dimulai. Sementara sisanya sedang dalam tahap persiapan tender maupun persiapan tanda tangan kontrak.

Menurut Hermanto Dardak, dana stimulus sebesar Rp1,7 triliun akan digunakan untuk mempercepat penyelesaian jalan nasional terutama jalan yang kondisinya memang sudah memerlukan rekonstruksi karena umur jalan telah habis. ”Sebelumnya jalan ini hanya kita tangani melalui perbaikan penunjang agar jalan ini tetap baik dalam tahun ini” katanya.

Dana stimulus juga akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek jalan nasional yang dapat diselesaikan dalam tahun ini seperti penyelesaian jalan pantai timur Sumatera yang akan mendukung fungsi jalan lintas timur seluruhnya, penyelesaian beberapa flyover untuk mengurangi kemacetan seperti Flyover Amplas di Medan dan penyelesaian ruas jalan Manokwari-Sorong.

Jalan-jalan nasional sepanjang 1.600 Km yang rusak akibat terkena bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu, sebagian akan diperbaiki menggunakan dana ini. Penanganan jalan nasional dengan menggunakan dana stimulus juga akan mencakup pekerjaan perbaikan drainase dan bahu jalan sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Beberapa proyek infrastruktur yang tanahnya telah bebas, tambah Hermanto juga akan mampu menambah penyerapan tenaga kerja karena konstruksinya sudah dapat dimulai seperti pembangunan Tol Akses Tanjung Priok yang diperkirakan akan menyerap 1.000 tenaga kerja, Tol Kanci-Pejagan 900 tenaga kerja dan Tol Bogor Ring Road 300 tenaga kerja. (gt)

Sumber: Berita PU; http://www.pu.go.id

Pusat Komunikasi Publik

250309

TERNYATA KONDISI JALAN DI RUSIA LEBIH PARAH

Sumber :
http://iwandahnial.wordpress.com/2009/03/01/ternyata-kondisi-jalan-di-rusia-lebih-parah/

Posted by iwandahnial under IPTEK, LINGKUNGAN HIDUP 1 Maret 2009

Foto-foto di bawah ini menggambarkan salah satu jalan negara di Rusia yang menghubungkan Moscow ke kota Yakutsk di Siberia. Permukaan jalan tersebut tidak diaspal, walaupun jalan ini adalah jalur yang vital. Kondisinya amat parah, hujan yang sering kali turun menyebabkan sebagian jalan menjadi berlumpur dan bergelombang. Banyak kendaran yang terjebak atau terguling sehingga lalu-lintas menjadi lumpuh untuk beberapa lama. Untuk itu mobil derek harus bekerja keras untuk dapat menarik kendaran yang terjebak berhari-hari di dalam lumpur. Mungkin jalan ini lebih parah kondisinya dibanding dengan jalan negara yang ada di pedalaman pulau-pulau di Indonesia (?).

Bina Marga Sumut Harus Contoh Sumbar

Jumat, Mar 6, 2009
Berita Sore
Ekonomi
MEDAN (Berita): Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disarankan agar mencontoh pola-pola yang diterapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan serta perawatan jalan dan jembatan di daerah itu.
“Sumbar selalu bisa mendapatkan dana untuk pembangunan dan perawatan jalan dan jembatannya, kenapa Sumut tidak bisa. Seharusnya kita ‘belajar’ ke sana,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, H Sujarwono, pada rapat dengar pendapat dengan jajaran Dinas Bina Marga Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional I di Medan, Kamis [05/03].
Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Komisi D, Sobam Bowo Bu’ulolo serta anggota Komisi D, Asyirwan Yunus dan HM Marzuki. “Kenapa Sumbar bisa, padahal APBD kita jauh lebih besar. Ini mungkin karena mereka (Sumbar) pintar melakukan lobi-lobi ke pusat, sementara kita tidak mampu,” ujar Asyirwan Yunus.
Bahkan, menurut dia, berkat keberhasilannya memberi percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar, Kepala Dinas Bina Marga-nya mendapat promosi jabatan dan kini menempati posisi sebagai salah seorang Direktur di Departemen Pekerjaan Umum. “Pak Umar Hasibuan (Kepala Dinas Bina Marga Sumut, red) juga harus bisa seperti itu. Mana tahu nanti juga dapat promosi,” kata Asyirwan Yunus.
Pada kesempatan itu Sujarwono juga membandingkan kondisi jalan di Sumbar yang hampir semuanya bagus dan terawat, sementara di Sumut sebagian besar justru dalam kondisi rusak parah. “Sumbar pintar melobi ke Departemen PU dan selalu dapat dana APBN, sehingga jalan-jalan di sana bagus-bagus. Kenapa kita tak bisa,” tanyanya.
Sementara itu, HM Marzuki menyatakan sangat menyayangkan ketidaklihaian daerah itu dalam “menjolok” anggaran ke pemerintah pusat. “Kita mestinya juga lihai seperti Sumbar. Umar sendiri harus jadi Kadis berprestasi, jangan seperti kadis-kadis terdahulu,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sedangkan Ketua Komisi D, Sobam Bowo Bu’olulu mengatakan pembangunan jalan-jalan dan jembatan di Sumut seharusnya lebih baik dibanding daerah-daerah lain di Sumatera. “Tapi nyatanya tidak, kita justru tertinggal,” ujarnya.
Ia juga menyebut jajaran pemerintahan di Sumbar yang selalu kompak dan memperjuangkan kepentingan daerah. “Gubernur dan Sekda-nya selalu kompak dengan para tokoh masyarakatnya. Mereka selalu kompak dan saling percaya karena tranparansi berjalan dengan baik, sehingga tidak ada saling tuding seperti di kita. Kami tahu ini karena kami baru pulang dari sana,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Umar Zunaidi Hasibuan, mengatakan, kondisi jalan di setiap daerah tidak bisa disamakan. Ia menyebutkan, jalan provinsi di Sumut yang sepanjang 2.700 kilometer ditambah jalan nasional sepanjang 2.098 kilometer merupakan yang terpanjang kedua di tanah air. “Semua jalan membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, sehingga anggaran kita yang kecil tidak mungkin dapat memperbaiki semua jalan itu. Apalagi jalan-jalan di Sumut setiap tahunnya selalu dilewati jutaan hasil perkebunan dan itu membuat jalan-jalan kita cepat rusak,” jelasnya.
Pada kesempatan itu ia juga menyebutkan, 29,8 persen jalan di Sumut deawasa ini dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, sementara 70,1 persen dalam kondisi mantan atau sedang. Sementara anggaran Dinas Bina Marga yang ditampung dalam APBD Sumut 2009 tercatat hanya Rp396,9 miliar, turun dibanding anggaran tahun 2008 yang mencapai Rp461,515 miliar.
Sementara itu, sepanjang 418,68 kilometer jalan nasional di Sumut deawas ini juga dalam kondisi rusak berat, 559,89 kilometer rusak ringan, 700,34 kilometer dalam kondisi sedang dan hanya 419,14 kilometer dalam kondisi baik.(irm)

HPJI SUMUT Masa Bakti 2008-2012:

I. DEWAN PENASEHAT DAERAH:
 Ketua : Ir. Syarifullah Harahap, MSi (B-02658)
 Anggota Ir. Roslila Sitompul (B-09421)
Ir. Naek P.Hutagalung (B-01584)
Ir. PGR Simanungkalit (B-00645)
Ir. Relus Siagian (B-00463)
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional –I Medan ( Ex Officio)

II. DEWAN PENGURUS DAERAH HPJI SUMUT:
1. KETUA : Ir. Umar Zunaidi Hasibuan, MM (B-02670)
2 Wakil Ketua-I (Bidang Organisasi, Etika dan Pengembangan Profesionalisme):
Ir. Zulkarnaen A.Muis, M.EngSc (B-01192)
3 Wakil Ketua-II : (Bid Standarisasi& Kerjasama Litbang/Perg.Tinggi)
 Ir. Meuthia Fadila, M.EngSc (B-02709)
4 Wakil Ketua-III: (Bidang Pendanaan & Infokom ) :
 Ir. Murlan Tamba, MM (B-09290)
5 Wakil Ketua-IV : (Bidang Pasar Regional/International) ;
 Ir. Ibnu S Hutomo, MM (B-03500)
6 SEKRETARIS :  Ir. Burhan Batubara (B-01025)
Wakil Sekretaris-I/II/III/IV
7 Ir. Selamat Rasidi Simanjuntak, MSc (B-04587)
8 Drs. Edi Usman, ST (B-10560)
9 Ir. Erika L.Pangaribuan, MM (B-04590)
10 Ir. Alfi Syahriza, M.EngSc (B-11471)

11 BENDAHARA :  Makmun Sukarma, ST (B-05421)
Wakil Bendahara-I/II/III/IV ;
12  Goklas Butar-butar, SH (B-04655)
13  Ir.Tobrani (B-05645)
14  Ir.Tirto Pamoto Siahaan, MSc (B-11847)
15  Ir. Simon Ginting

III : K O M I T E
A Dalam kordinasi Sekretaris DPD
1. Komite Organisasi
• Ir. Sanusi Surbakti, MBA (B-02664)
• Ir. Bambang Pardede (B-04203)
• Ir. Ulam Raya Hutagalung (B-11845)
2. Komite Etika & Hubungan Dewan Penasehat
• Ir. Ahmad Sofyan Lubis (B-02237)
• Ir. Bachtiar Sihombing (B-16177)
• Ir. Herbin Nainggolan (B-17713)
B. Dalam Kordinasi Ketua Bidang Pengembangan Profesionalisme
1. Komite Pengawas Badan Sertifikasi
• Ir. Leonard H.Hutabarat (B-05608)
• Arief Maksudi, ST (B-09267)
• Ir. Yus Rizal (B-04932)
2. Komite Pengembangan Profesionalisme Berkelanjutan.
• Ir. Iswahyudi, MSi (B-11472)
• Rina Lingga, ST, MT (B-05805)
• Ir. Fainir W.Sitompul (B-13969)
3. Komite Pengembangan Inovasi
• Ir. Lewis R.Manurung, M.Sc (B-01746)
• Ir. Semedi Napitupulu (B-04930)
• Ir. Irawan Sungkono (B-15092)

C. Dalam koordinasi Ketua Bid Standarisasi dan Kerjasama Litbang Perg.Tinggi:
1. Komite Pengembangan dan desiminasi NSPM
• Ir. Mulatua Sinaga (B-04207)
• Ir. Muhar Joni (B-07919)
• Karyawanta, ST, MSi (B-04088)
• Jandri Sianipar, ST (B-06395)
2. Komite Kerjasama Pengembangan Teknologi Terapan.
• Ir. Subur Ginting (B-03911)
• Aries Mamur, BE (B-05808)
• Ir. Agusta Sinulingga
3. Komite Kerjasama Sinkronisasi Pendidikan
• Ir. Yusrizal Lubis, MT (B-05607)
• Ahmad Kholid Nasution, SST, MT (B-17921)
• Ir. Iwan Prawira Negara Sibuea (B-11470)

D. Dalam koordinasi Bidang Pendanaan, Informasi dan Komunikasi:
1. Komite Pengembangan Informasi & dukungan IT.
• Antony Siahaan, SE, ATD, MsTr (B-02561)
• Ir. GM. Parulian Sianturi (B-05338)
• Ir. Insal Maha
2. Komite Publikasi, Komunikasi, Hub.Antar Lembaga dan Swasta.
• Ir. Hamidah (B-03922)
• Ir. Chamrialsyah (B-18606)
• Ir. Syafwan (B-19573)
3. Komite Bidang Usaha & Pendanaan
• Ir. Timbul Pasaribu (B-04196)
• Ir. Leonard Sihite (B-04933)
• Ir. Agusto Maniel Silalahi (B-07912)

E.Dalam Kordinasi Bidang Pasar Lokal,Regional & International
1. Komite Pengemb Pasar Regional & Internasional
- Ir. Victor G.Sinaga, M.Eng.Sc (B-02671)
- Jandri Sianipar, ST (B-06395) - Sanjaya, BSc, M.Eng.Sc (B-18628)

2. Komite Pengembangan Pasar Lokal
- Ir. Suheiry (B-04931) - Antony Brena, ST, MM - Berlin Tampubolon, ST (B-11843)

IV KORDINATOR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
01. Kota Medan  Ir. Pardomuan Hutapea (B-07494)
02. Kota Binjai/Kab.Langkat  Ir.Elvi Krist S.Tarigan MSc (B-01903)
03. Kab.Serdang Bedagai  Ir. Yusran
04. Kota T.Tinggi  Ir. Ulil Fadil Nasution, MM (B-11848)
05. Kab.Deli Serdang  Ir. Parlindungan Sihotang (B-07938)
06. Kota Tj.Balai/Kab.Asahan/Kab.Batubara  Ir. Maratua Harahap
07. Kota R.Parapat/Kab.Labuhan Batu  Ir. Syafrin
08. Kota P.Siantar/Kab.Simalungun  Ir. Topot Saragih (B-16202)
09. Kab.Tobasa/Kab.Samosir  Ir. Reinhard Simanjuntak
10. Kab.Taput/Kab.Humbasa  David Pangaribuan, ST (B-12910)
11. Kab. Dairi / Kab. Pakpak Barat  Ir. Agustune Pasaribu
12. Kota P.Sidimp/Kab.TapSel/Kab.Pdg Lawas/PL Utara  Ir. Arwin Siregar
13. Kab Mandailing Natal  Ir. Hamid Lubis, CES
14. Kab. Karo  Ir. Sutan Longgadiansyah (B-10561)
15. Kota Sibolga/Kab.Tap.Tengah  Irwan Tanjung, ST (B-10180)
16. Kab.Nias/Kab.Nias Selatan  M.Harris Zalukhu, ST (B-17243)

Hanya Kontraktor Profesional Boleh Garap Proyek Jalan di Sumut

Halaman Depan 02-03-2009

*benny pasaribu
MedanBisnis – Medan
Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin menginginkan kontraktor jalan yang profesional saja untuk menggarap proyek pekerjaan jalan di tahun 2009. Menurut Syamsul, salah satu penyebab utama buruknya kondisi jalan saat ini, akibat pengerjaannya yang tidak mengandalkan kualitas.
“Saya dulunya kontraktor. Saya tahu betul pahit manisnya menggarap proyek. Di zaman saya, pekerjaan kontraktor umumnya bagus-bagus, tidak seperti sekarang cepat rusak,” ujar Syamsul Arifin di acara pengukuhan DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Sumut masa bakti 2008-2012 dan Seminar Teknik Jalan 2009 di Balai Citra Tiara Convention Centre Medan, Sabtu (28/1).
Menurut Syamsul, cepatnya rusak jalan di Sumut sekalipun baru dikerjakan, akibat mudahnya menjadi kontraktor saat ini. Kemudahan ini, lanjutnya, mengakibatkan terabaikannya kualitas pekerjaan. Dikatakan, banyak orang yang ingin menjadi kontraktor hanya untuk mendapat uang, sebaliknya kualitas pekerjaan menjadi korban.
Menurut Syamsul, seorang kontraktor harus memiliki pengalaman di dunia jasa konstruksi. Tentunya, lanjutnya, pengalaman itu didukung dengan peralatan konstruksi yang dimiliki. “Saat ini tidak, banyak orang berlomba-lomba jadi kontraktor,” jelasnya.
Anehnya lagi, tambah Syamsul, sebagai kontraktor, dia tidak punya apa-apa. Bahkan dia menjadi penyalur kontraktor bilamana dibutuhkan suatu instansi. Ini aneh, lanjutnya, harusnya yang memiliki pengalaman dan peralatan lengkap, itu yang mendapatkan pekerjaan.

Direktur Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak sependapat dengan Gubsu. Hermanto mengharapkan para kontraktor yang memiliki kompetensilah yang menggarap pekerjaan jalan dan jembatan tahun 2009.
Karenanya, dia melanjutkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan extended warranty period, yang meminta kontraktor menanggungjawabi pekerjaan jalannya hingga dua tahun dari sebelumnya yang hanya enam bulan hingga satu tahun. “Ini sudah mulai diberlakukan di beberapa pengerjaan ruas jalan tahun ini. Tentunya ini akan meminimalisir keikutsertaan kontraktor yang tidak memiliki kualitas untuk tidak berpartisipasi di pekerjaan jalan,” jelasnya.
Menurut Hermanto, kontraktor jalan diminta harus benar-benar mempersiapkan, termasuk sebaran dan jumlah AMP (asphalt mixing plant) yang memadai, untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jalan tersebut. Diharapkan juga memperhatikan campuran hotmix, dengan ketepatan jobmix dan ketersediaan material yang memadai.
Selain itu, peningkatan kemampuan SDM dan manajemen badan usaha harus terus dikembangkan, untuk memberikan kualitas yang baik terhadap hasil pekerjaan.
Kontraktor jalan juga dituntut untuk dapat bekerja dengan kapasitas produksi maksimal serta menghasilkan pekerjaan yang berkualitas sehingga pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas, yang tentunya perlu didukung dengan kelayakan alat AMP, penggelar serta alat pemadatan di lapangan dari para anggota.
Secara terpisah, hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) Sumut Nelson Matondang. Menurutnya, kontraktor berkualitas adalah para pemilik AMP dan yang memiliki peralatan pendukungnya dengan investasi yang cukup besar dan berteknologi tinggi, SDM yang memadai, dan bersertifikat yang dapat menunjang hasil pekerjaan secara tepat mutu dan tepat waktu.
Dikukuhkan
Sebelumnya, Hermanto Dardag yang juga Ketua DPP HPJI mengukuhkan kepengurusan DPD HPJI Sumut masa bakti 2008-2012 yang diketuai Umar Zunaidi Hasibuan, para wakil Zukarnain A Muis, Muthia Fadillah, Murlan Tamba, Ibnu S Utomo, sekretaris Burhan Batubara dan para wakil Selamat Rasidi Simanjuntak, Edy Usman, Erika L Pangaribuan, Alfi Syafriza, bendahara Makmur Sukarma beserta para wakil Goklas Butarbutar, Toberani, F Tanoto, Simon Ginting, dan dibantu beberapa komite.
Selepas pengukuhan, DPD HPJI Sumut sepakat menandatangani kerja sama dengan lima perguruan tinggi di Sumut yang mengelola Jurusan Teknis Sipil, yakni Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas HKBP Nommensen (UHN), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) Harapan. Kerja sama juga disepakati dengan Persatuan Perusahan Real Estat Indonesia (REI) Sumut.
Umar Zunaidi Hasibuan yang juga Kadis Jalan dan Jembatan (red.Bina Marga) Sumut mengatakan, pihaknya akan mendidik para mahasiswa jurusan sipil dalam pemahaman pembangunan jalan dan jembatan berikut permasalahannya. Para mahasiswa akan diikutkan dalam proyek-proyek pengerjaan jalan. Sementara untuk REI, kerja sama diarahkan untuk pengelolaan jalan menuju dan di kawasan suatu proyek properti.
Ketua DPD REI Sumut Rusmin Lawin mengatakan, kerja sama yang baru pertama kali dilakukan dengan asosiasi pengembang jalan ini sangat positif untuk mendukung pertumbuhan sektor properti di Sumut. “HPJI yang akan membantu kita membangun jalan menuju dan di kawasan proyek properti,” terangnya.

Greyhouse1

MoU (2)

MoU (1)