Jumat, Mar 6, 2009
Berita Sore
Ekonomi
MEDAN (Berita): Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara (Sumut) disarankan agar mencontoh pola-pola yang diterapkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan serta perawatan jalan dan jembatan di daerah itu.
“Sumbar selalu bisa mendapatkan dana untuk pembangunan dan perawatan jalan dan jembatannya, kenapa Sumut tidak bisa. Seharusnya kita ‘belajar’ ke sana,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, H Sujarwono, pada rapat dengar pendapat dengan jajaran Dinas Bina Marga Sumut dan Balai Besar Pelaksanaan jalan Nasional I di Medan, Kamis [05/03].
Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Komisi D, Sobam Bowo Bu’ulolo serta anggota Komisi D, Asyirwan Yunus dan HM Marzuki. “Kenapa Sumbar bisa, padahal APBD kita jauh lebih besar. Ini mungkin karena mereka (Sumbar) pintar melakukan lobi-lobi ke pusat, sementara kita tidak mampu,” ujar Asyirwan Yunus.
Bahkan, menurut dia, berkat keberhasilannya memberi percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar, Kepala Dinas Bina Marga-nya mendapat promosi jabatan dan kini menempati posisi sebagai salah seorang Direktur di Departemen Pekerjaan Umum. “Pak Umar Hasibuan (Kepala Dinas Bina Marga Sumut, red) juga harus bisa seperti itu. Mana tahu nanti juga dapat promosi,” kata Asyirwan Yunus.
Pada kesempatan itu Sujarwono juga membandingkan kondisi jalan di Sumbar yang hampir semuanya bagus dan terawat, sementara di Sumut sebagian besar justru dalam kondisi rusak parah. “Sumbar pintar melobi ke Departemen PU dan selalu dapat dana APBN, sehingga jalan-jalan di sana bagus-bagus. Kenapa kita tak bisa,” tanyanya.
Sementara itu, HM Marzuki menyatakan sangat menyayangkan ketidaklihaian daerah itu dalam “menjolok” anggaran ke pemerintah pusat. “Kita mestinya juga lihai seperti Sumbar. Umar sendiri harus jadi Kadis berprestasi, jangan seperti kadis-kadis terdahulu,” kata politisi Partai Golkar itu.
Sedangkan Ketua Komisi D, Sobam Bowo Bu’olulu mengatakan pembangunan jalan-jalan dan jembatan di Sumut seharusnya lebih baik dibanding daerah-daerah lain di Sumatera. “Tapi nyatanya tidak, kita justru tertinggal,” ujarnya.
Ia juga menyebut jajaran pemerintahan di Sumbar yang selalu kompak dan memperjuangkan kepentingan daerah. “Gubernur dan Sekda-nya selalu kompak dengan para tokoh masyarakatnya. Mereka selalu kompak dan saling percaya karena tranparansi berjalan dengan baik, sehingga tidak ada saling tuding seperti di kita. Kami tahu ini karena kami baru pulang dari sana,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Bina Marga Sumut, Umar Zunaidi Hasibuan, mengatakan, kondisi jalan di setiap daerah tidak bisa disamakan. Ia menyebutkan, jalan provinsi di Sumut yang sepanjang 2.700 kilometer ditambah jalan nasional sepanjang 2.098 kilometer merupakan yang terpanjang kedua di tanah air. “Semua jalan membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, sehingga anggaran kita yang kecil tidak mungkin dapat memperbaiki semua jalan itu. Apalagi jalan-jalan di Sumut setiap tahunnya selalu dilewati jutaan hasil perkebunan dan itu membuat jalan-jalan kita cepat rusak,” jelasnya.
Pada kesempatan itu ia juga menyebutkan, 29,8 persen jalan di Sumut deawasa ini dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat, sementara 70,1 persen dalam kondisi mantan atau sedang. Sementara anggaran Dinas Bina Marga yang ditampung dalam APBD Sumut 2009 tercatat hanya Rp396,9 miliar, turun dibanding anggaran tahun 2008 yang mencapai Rp461,515 miliar.
Sementara itu, sepanjang 418,68 kilometer jalan nasional di Sumut deawas ini juga dalam kondisi rusak berat, 559,89 kilometer rusak ringan, 700,34 kilometer dalam kondisi sedang dan hanya 419,14 kilometer dalam kondisi baik.(irm)
